Dalam pemeriksaan kali ini, fokus BPK mempelajari pemanfaatan dan penggunaan Bansos yang digunakan sepanjang 2015.
Diduga kuat, langkah BPK mengawasi pengelolaan Bansos karena ditenggarai ada penyeleweangan penggunaan dana berbandrol miliaran rupiah, mengingat tahun 2015 berlangsung Pilkada yang rawasn terjadi penyimpangan.
“Kami mengapresiasi langkah BPK. Bansos harus diawasi sehingga peruntukannya jelas untuk kesejahteraan rakyat,” kata aktivis Minut Novel Lotulung.
Menyangkut pengawasann BPK memeriksa dana Bansos, tak ditampik Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) Drs Max Silinaung. Menurut Silinaung, memang proses pemeriksaan BPK terkait pengelolaan keuangan sepanjang 2015 dan itu berlaku diseluruh SKPD tidak hanya Bansos.
“Yah saat ini BPK tengah melakukan pemeriksaan. Dan itu tidak hanya Bansos,” katanya.
Silianung juga merincikan, pos Bansos terdiri atas belanja hibah dan bantuan kelembagaan lainnya. “Khusus belanja Hibah jumlahnya mencapai Rp26.745.000.000 dan Bansos kelembagaan pagunya sebesar Rp4.960.750.000,” beber Silinaung.
Pantauan media ini, tim BPK terlihat sibuk memeriksa berkas-berkas Bansos yang ada di kantor BPKBMD. (Tommy)
0 komentar:
Post a Comment