 |
| Foto : Glad Taliawo |
MANADO,Elnusanews - Pasca vonis 2 tahun penjara terhadap Basuki Tjahya Purnama atau Ahok oleh majelis hakim, beragam reaksi ditunjukan oleh masyarakat, mulai dari reaksi negatif maupun positif. Namun apapun keputusan dari majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harus dihormati oleh semua pihak.
Terkait dengan adanya tudingan bahwa Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Steven OE Kandouw tidak bersimpati kepada Ahok, salah satu warga masyarakat Sulut, Joseph Angkouw menjelaskan agar masyarakat Sulut perlu mengetahui bahwa Wagub Kandouw sangat bersimpati kepada Ahok.
"Pak Steven Kandouw sangat bersimpati kepada Pak Ahok. Bahkan Pak Steven Kandouw mendukung sepenuhnya pencalonan Ahok-Djarot sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Pak Steven Kandouw dan tim PDI Perjuangan di Jakarta, melakukan blusukan ke gang dan lorong di Jakarta. Dan, itu adalah bukti totalitarian dukungan Pak Steven Kandouw yang all out bagi pencalonan Ahok-Djarot. Jadi sangat tidak mungkin Pak Steven Kandouw tidak bersimpati dengan apa yang menimpa Ahok," jelas Angkouw kepada media ini.
Menurut Angkouw, tudingan yang dilayangkan kepada Wagub Kandouw adalah bersifat tendesius dan tidak mendasar.
"Tudingan tersebut adalah tudingan yang tendensius dan tidak berdasar," ujarnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu tokoh pemuda Kota Manado, Glad Taliawo. Menurut Taliawo, pernyataan Wagub Kandouw dibeberapa media jangalah diterjemahkan secara parsial atau kata perkata, akan tetapi harus juga dipahami apa yang menjadi substansi dan konteksnya secara utuh.
"Menurut saya, poin dari statemen Pak Wagub penekanannya pada bagaimana proses penegakkan hukum atau law enforcement dilakukan secara berkeadilan dan tidak tebang pilih. Jika Ahok dituduh sebagai penista agama dan kemudian dihukum, maka orang-orang yang selama ini bermain-main dengan isu SARA, serta yang suka menutup rumah ibadah atau yang suka melarang-larang orang lain untuk beribadah, harus juga diberi ganjaran dengan proses hukum yang sama," jelas Taliawo, sembari menambahkan bahwa pada intinya pada proses penegakkan hukum yang berkeadilan dan tidak tebang pilih harus sama, serta mengutamakan prinsip equality before the law. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment