DEPROV,Elnusanews -- Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Cindy Wurangian menegaskan, dari hasil kinerja yang dilakukan oleh Komisi II selang tahun 2021 ada dua hal penting yang perlu diseriusi, pertama soal kelangkaan BBM dan kedua masalah finance.
Hal ini disampaikan Wurangian saat melaporkan kinerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada saat rapat paripurna yang digelar, Selasa (4/1/22) kemarin.
"Dua hal yang perlu diseriusi pertama, terkait kelangkaan solar bersubsidi terpantau sampai dengan hari ini di lapangan masih ada antrian tapi tidak separah yang sebelumnya. Berarti rapat yang kami lakukan diskusi dengan pemerintah provinsi Sulut semuanya di follow up sehingga saat ini ada perbaikan perbaikan. Ke dua yaitu terkait banyaknya keluhan masyarakat terhadap perusahaan finance, dimana begitu banyak masyarakat yang merasa "dicurangi" oleh perusahaan finance dan ini merupakan juga PR bagi komisi II yang sudah kita berkomitmen bersama untuk kita tindaklanjuti," jelas srkkandi partai Golkar ini.
Dikatakan Wurangian, hal ini dilakukan guna menjawab keinginan dan aspirasi dari masyarakat.
"Untuk menjawab keinginan masyarakat pengaduan masyarakat tidak hanya berusaha menyelasaikan tetapi juga harus mencegah agar suapaya masyarakat Sulut bisa teredukasi lebih baik lagi, dan masalah masalah seperti ini bisa di kurangi," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut juga, Wurangian juga memberikan apresiasi terhadap pimpinan dan anggota komisi II yang telah bekerja meski terdapat dinamika.
"Saya juga sebagai ketua komisi mengapresiasi semua dinamika yang ada di komisi II begitu banyak ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing individu, tetapi lebih dari itu kita bisa saling belajar. Saya banyak sekali belajar dari pak Koordinator dan juga teman-teman pimpinan komisi sampai dengan saat ini bisa berkolaborasi yang berbeda pendapat bisa disingkirkan atau diabaikan tetapi kita masih bosa fokus masing masing," kata Wurangian.
Selain itu, dari sisi perda dijelaskan Wurangian komisi II berterimakasih kepada pimpinan dan anggota Bapemperda yang sudah menetapkan propemperda untuk tahun 2022.
"Dari 12 propemperda yang sudah ditetapkan oleh DPRD Sulut ada 7 dari eksekutif dan ada 5 dari usulan DPRD Sulut. 5 ranperda yang diusulkan dan sudah ditetapkan propemperda itu ada 2 yang berasal dari lingkup komisi II. Pertama, perda penyelengaraan kesehatan hewan ini mendapat support penuh dari pak wagub terima kasih dan juga dari dinas terkait. Dan juga perda tentang minuman tradisional cap tikus. Sebenarnya ada satu usulan lagi terkait dengan perda pengembangan sentra holtikultura sulut modasi sampai saat ini belum lolos di propemperda 2022, kami mengaharapakan untuk bisa dipertimbangkan di tahun 2023," tandas politisi Dapil Minut-Bitung ini. (RaKa)
0 komentar:
Post a Comment