SULUT,Elnusanews - Suksesnya Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan
(OD-SK) yang dicanangkan sejak bulan Maret 2016 sangat ditentukan oleh
keakuratan data masyarakat miskin di Sulawesi Utara.
Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E Kandouw
saat membuka Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Kemiskinan dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Hotel Aston Manado, Senin
(8/5/2017.
"Data kemiskinan harus kita buat lebih akurat!. Apapun yang
dilakukan di lapangan kalau data tidak akurat akan menimbulkan
masalah," tegasnya.
Keakuratan dan kevalidan data kemiskinan tersebut menurut
wakil gubernur juga tergantung pada keberhasilan koordinasi antara
pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
"Penanganan kemiskinan harus terstruktur dan holistik.
Koordinasi juga harus mantap agar penanganan kemiskinan di Sulut dapat
berhasil.
Oleh karenanya, Wagub Kandouw juga berharap agar seluruh
pemerintah kabupaten dan kota dapat mengikuti pemerintah provinsi dengan
memaksimalkan penggunaan APBD untuk menanggulangi kemiskinan.
"Semua kegiatan yang tertata di APBD diarahkan untuk
mengentaskan kemiskinan. Saya harapkan dapat diikuti kabupaten dan
kota," bebernya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial dr. Grace Punuh
mengharapkan adanya kesepakatan dalam pemutakhiran data kemiskinan yang
dihasilkan dalam rakor tersebut.
"Diharapkan adanya rekomendasi kesepakatan sebagai bahan
masukan dalam rangka penyempurnaan mekanisme verifikasi, validasi dan
pemutakhiran data kemiskinan secara berjenjang," imbuhnya.
Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)
menyebutkan angka kemiskinan di Sulut pada September 2016 berada pada
posisi 8,20 persen. Hal ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan
dengan September 2015 yang berada di posisi 8,98 persen atau mencapai
217.150 jiwa.
Penurunan jumlah masyarakat miskin tersebut seiring dengan
aktualisasi program OD-SK yang dicanangkan sejak Maret 2016 yang
difokuskan pada prinsip penerima manfaat by name by address dan
peningkatan pembangunan di sektor pariwisata serta optimalisasi kinerja
perangkat daerah.
Menariknya, rapat tersebut diselingi dengan pemberian
bantuan rumah sederhana RS-RTLH, bantuan kartu asitensi lanjut usia
terlantar kepada 950 lanjut usia senilai Rp. 200 ribu per bulan selama
10 bulan dan bantuan operasional kepada karang taruna senilai Rp. 10
juta.
Adapun kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPS Sulut,
Mohamad Edy Mahmud, Plh. Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Drs. Roy H. Mewoh, DEA, perwakilan dari dinas sosial di
kabupaten dan kota se-Sulut.
(ROKER)
0 komentar:
Post a Comment