TOMOHON,Elnusanews - Upaya Pemerintah Kota Tomohon untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ternyata tidak didukung penuh oleh sejumlah SKPD yang ada di daerah itu. Buktinya, banyak kendaraan dinas (Kendis) milik Pemkot Tomohon yang saat ini menunggak pembayaran pajak kendaraan dinasnya.
Terkait hal tersebut, Walikota Tomohon Caroll Senduk menegaskan bahwa jika ada SKPD yang belum membayar bayar kendaraan dinas (Kendis) agar segera melakukan pembayaran.
Walikota pilihan rakyat Tomohon itu pula berharap bagi kendaraan dinas yang menunggak pajak agar segera membayarnya. Menurutnya, pemerintah harus menjadi contoh untuk taat pajak.
“Bagaimana masyarakat mau bayar pajak, kalau pemerintah kendaraannya mati pajak," kata Walikota Caroll Senduk ketika dihubungi elnusanews.com, Selasa (1/8/2023) via telpon.
Berpijak dari sini, kita menilai bahwa persoalan penunggakan pajak kendaraan di lingkungan pemerintah kota Tomohon adalah persoalan serius.
"Tidak boleh ada lagi kasus penunggakan pajak kendaraan dinas, karena kondisi ini sangat melukai hati masyarakat yang memang taat membayar pajak," tandas Caroll Senduk.
Sementara itu, Kepala UPTD Samsat Tomohon, Proklaindo Wulus membenarkan hal tersebut. Namun untuk jumlah dan berapa perangkat daerah yang melakukan tunggakan pajak masih di inventarisir.
Dirinya belum bisa menyebutkan berapa nilai tunggakan pajak kendaraan dinas di setiap SKPD.
"Kita masih melakukan pendataan, dan bukan hanya kendaraan dinas saja yang menunggak pajak," katanya.
Setelah mendapatkan data nantinya, Samsat Tomohon akan melakukan jemput pajak. Artinya wajib pajak akan didatangi terkait tunggakan pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak itu sendiri.
"Nanti kita akan datangi, untuk penarikan pajak, dan mempertanyakan kendala apa yang dialami sehingga aset daerah yang seharusnya membayar pajak kini menunggak," pungkasnya.
Perlu diketahui jumlah kendaraan Pemkot Tomohon yang belum menyelesaikan kewajiban administrasi PKB, update 30 Juni / semester 1 tahun 2023 berjumlah 445 unit kendaraan meliputi kendaraan dinas roda dua berjumlah 276 unit dan kendaraan dinas roda empat berjumlah 169 unit. Tunggakan pajak kendaraan dinas ini terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 semester 1.
(roker)
0 komentar:
Post a Comment