Kegiatan rapat kerja tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan juga dihadiri Wakil Presiden RI HM. Jusuf Kalla dan para Menteri Kabinet, Kepala BKPM RI, para Wali Kota/ Bupati serta Ketua DPRD se-Indonesia.
Dalam sambutannya Jokowi mengatakan bahwa banyaknya regulasi justru dapat menjerat diri kita sendiri dan menyulitkan dunia usaha serta iklim investasi di Indonesia.
"Karena saat ini dunia bergerak begitu cepat. Maka daripada itu dengan adanya pelayanan publik dalam satu tempat dapat menjadi solusi percepatan dalam hal pelayanan Pemerintah kepada Masyarakat,"katanya.
Kepada Humas Pemkot Bitung Lomban mengatakan, bahwa pada kegiatan tersebut secara teknis juga membahas tentang percepatan pelaksanaan berusaha di daerah sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91/2017 yang nantinya akan diterapkan lewat Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bitung."Kami sangat mendukung program Pemerintah Pusat tersebut karena lewat MPP segala bentuk kemudahan bisa diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Saat ini untuk MPP Kota Bitung semua persiapan sudah kami rampungkan termasuk pengerjaan fisik maupun menjalin kerjasama dengan pihak Kepolisian, Bea Cukai, Imigrasi, KPP Pratama, PLN, PDAM maupun Perbankan untuk nantinya dapat memberikan 117 jenis layanan kepada masyarakat dalam satu tempat,"beber Lomban.
Seperti diketahui MPP Kota Bitung akan diresmikan pada tanggal 05 April 2018 mendatang bertepatan dengan pelaksanaan HUT Dua Tahun Kepemimpinan Wali Kota Maximiliaan J Lomban dan Wakil Wali Kota Bitung Ir Maurits Mantiri. (Rego)
0 komentar:
Post a Comment