Kegiatan hasil kerjasama LKPP RI dan LPSE Provinsi Sulut ini diikuti oleh 169 peserta dari 53 LPSE, yang terdiri dari 34 LPSE Provinsi se Indonesia, 15 LPSE Kabupaten/kota se Sulut, 3 LPSE Perguruan Tinggi Negeri di Sulut, dan LPSE Polda Sulut.
Mengawali kegiatan, Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Emin Adhy Muhaemin menjelaskan pentingnya peran LPSE dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
“Perpres 16 Tahun 2018 menegaskan pengadaan mulai dari perencanaan sampai serah terima menggunakan sistem elektronik. Pengadaan sekecil apapun semua dicatat di SPSE, dengan demikian pengadaan menjadi akuntabel,” jelas Emin.
Di awal sambutannya Kepala LKPP RI Dr Ir Ronny Dwi Susanto mengaku terpukau dengan penari yang ditampilkan Dinas Pariwisata Sulut pada acara pembukaan ini. “Itu penari atau foto model,” candanya.
Lanjutnya, tema yang diambil LKPP dalam kegiatan ini yakni Era Baru LPSE Provinsi Untuk Indonesia, yang diharapkan sejalan dengan tema peringatan HUT kemerdekaan ke74 RI. “Indonesia bisa maju kalau kita profesional dan berintegritas,” tutur Susanto.
Lebih lanjut, dengan UKPBJ dan LPSE menjadi satu, LKPP RI berharap para pengelolah LPSE bisa memahami pengadaan termasuk regulasinya. LKPP sudah membuat edaran kepada seluruh Gubernur tentang Rencana Umum Pengadaan (RUP). “Hingga saat ini sudah 27 ribu paket pengadaan yang dilakukan melalui tender dengan nilai sekitar 84,5 Trilyun. LKPP berharap partisipasi dari peserta Rapat untuk dapat memberikan saran dan kritik membangun untuk pengembanan LPSE,” tuturnya.
Gubernur Sulut Olly Dodonkambey yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edison Humiang membuka secara resmi kegiatan tersebut. “Atas nama pemerintah dan masyarakat Sulut saya mengucapkan selamat datang dan selamat bakudapa di Bumi Nyiur Melambai kepada LKPP dan LPSE se Indonesia,” tutur Humiang saat membacakan sambutan Gubernur.
Lanjut Humiang, LPSE perlu menjadi perhatian karena standarisasi- standarisasi yang ada di dalam menjadi tolok ukur dalam mencapai kepuasan pelayanan kepada publik. “Perlu memahami proses dan standarisasi guna pencapaian layanan yang baik, oleh karena itu para peserta sekalian mampu mengikuti sebaik mungkin rapat kerja nasional ini,” tuturnya.
Usai memberikan sambutan, Humiang yang didampingi Kepala LKPP melakukan pemukulan gong sebagai tanda dimulainya kegiatan.
Diketahui, kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, yakni tanggal 13-15 Agustus 2019.
Turut hadir dalam kegiatan ini Asisten 1 Pemprov Sulut Muhhmad Rudy Mokoginta, Wakil Wali Kota Tomohon, Wakil Bupati Bolmut, Wakil Bupati Bolsel, Karo Logistik Polda Sulut Kombes Pol Drs Ahmad Husni, Kepala Biro Pengadaan Batang dan Jasa Setdaprov Sulut, Jemmy Ringkuangan dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Sulut.
(***)
0 komentar:
Post a Comment