DEPROV,Elnusanews -- Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar unjuk rasa di halaman kantor DPRD provinsi Sulut, Rabu (15/1/2020) sore.
Koordinator Lapangan unjuk rasa KSBSI Sulut Frangky Mantiri menegaskan RUU Omnibus Law ini dicurigai akan merevisi 17 Undang-undang, termasuk UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
"KSBSI meminta agar pembahasan RUU Omnibus Law khususnya revisi UU ketenagakerjaan melibatkan buruh atau pekerja," teriak Frangky Mantiri dalam orasinya.
Sebab,lanjut dia, pekerja atau buruh yang sering jadi korban saat ada revisi Undang-undang.
"Efeknya, kesejahteraan buruh semakin menurun,” tegas Mantiri.
Massa aksi diterima langsung oleh lima anggota DPRD sulut yang merupakan personil komisi IV DPRD yakni, Richard Sualang, Melki Jakhin Pangemanan, Yusra Alhabsyi, Careig N. Runtu serta wakil ketua DPRD Billy Lombok.
Setelah melakukan orasi, para massa aksi melakukan tatap muka langsung dengan para anggota DPRD Sulut di ruang serba guna, kantor DPRD Sulut.
"Bilamana ada aduan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan DPR RI akan segera kami sampaikan dengan berkonsultasi dan koordinasi dengan membawa semua tuntutan dari perwakilan buruh Sulut," tutur Melky Jakhin Pangemanan. (RaKa)
Adapun pernyataan sikap dan tuntutan peserta unjuk rasa :
1. Keluarkan Kluster Ketenagakerjaan dari RUU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law).
2. Segera bentuk tim khusus Kluster Ketenagakerjaan
3. Tolak pengurangan jumlah pesangon
4. Segera naikkan prosentase iuran pensiunan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 20%
5. Tolak kenaikan BPJS Kesehatan
6. Tolak upah murah
7. Tolak Outsourcing
8. Tolak pengusaha yang melakukan Union Busting
9. Tolak pemutusan hubungan kerja sepihak
10. Tindak pengusaha outsourcing di RSUP Prof R.D Kandouw
11. Proses dan Hearing Manajemen RSUP R.D Kandouw dan pengusaha outsourcing-nya.
12. Perhatikan kesejahteraan petugas kebersihan kota Manado
13. Menindak tegas pengusaha yang tidak menerapkan hak-hak normatif dari buruh.
14. Menghilangkan pungutan liar kepada investor yang menyebabkan upah murah
15. Hilangkan birokrasi yang berbelit belit yang menghambat investasi
16. Menolak relokasi pasar 66 Bahu
17. Merevitalisasi pasar 66 Bahu menjadi pasar pariwisata kota Manado
18. Memanggil hearing Dirut PD Pasar Manado
19. Copot mediator Disnaker Provinsi yang tidak cakap
20. Tindak dan deportase tenaga kerja asing ilegal.
0 komentar:
Post a Comment