Paripurna ini berlangsung di ruang rapat DPRD pada, Jumat 16 Agustus 2019 dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan DR. Christiany Eugenia Paruntu, SE dan Frangky Wongkar SH, Sekdakab Denny Kaawoan, Unsur Forkopimda, Asisten I,II,III, Pejabat Esalon 2, para camat serta pula disaksikan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.
Ada beberapa poin penting yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan yakni, ingin menghadirkan kembali semangat yang menyala di hati para pejuang kemerdekaan 74 tahun yang lalu. Bahwa Indonesia, rumah besar kita bersama, hanya mungkin terwujud jika kita mau bersatu. Kita berada di era ketika dunia berubah dengan sangat cepat, tetapi kita tidak boleh kehilangan bintang penjuru.
Kita harus berani menerima era keterbukaan sejagad. Akan tetapi, kita tidak boleh kehilangan persatuan dan persaudaraan. Kita masuk dalam era kompetisi antar negara yang semakin sengit. Akan tetapi, kita tidak boleh berhenti berkreasi dan berinovasi. Check and balances antar lembaga negara sangat penting, tetapi harus berada dalam bingkai yang sama, satu visi besar Indonesia Maju.
Saya yakin dalam bingkai visi yang sama, kita makin kuat, kita makin solid, dan menjadi pemenang dalam kompetisi global. Kita butuh karya-karya nyata agar Lembaga-Lembaga Negara menjadi institusi yang kuat dan berwibawa. Jangan sampai kemajuan teknologi justru lebih banyak digunakan oleh pihak-pihak yang mengerdilkan konsensus kebangsaan.
Kita butuh terobosan-terobosan baru untuk menjawab harapan rakyat yang makin meningkat. Ego lembaga harus diruntuhkan, sehingga karya-karya baru dapat diciptakan. Lompatan-lompatan kreatif dalam pembinaan ideologi Pancasila harus dikembangkan dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MPR mengawal dan memberikan jaminan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia harus mencerminkan semangat dan jiwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Undang-undang yang bertabrakan satu dengan yang lain harus kita selaraskan. Undang-undang yang menyulitkan rakyat harus kita bongkar. Undang-undang yang menghambat lompatan kemajuan harus kita ubah. DPD juga telah menjadi ujung tombak dalam menjaga dan merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal. Peraturan Daerah-Peraturan Daerah (Perda) yang formalitas, berbelit-belit, dan menghambat masyarakat serta pelaku usaha harus dipangkas.
Laporan keuangan pemerintah pusat 2016-2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Saya mengapresiasi upaya MA dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Kini, sistem peradilan berbasis elektronik sudah diterapkan di semua lingkungan lembaga peradilan. Hingga akhir tahun 2018 lalu, MA telah meresmikan sebanyak 85 pengadilan baru di berbagai pelosok tanah air.
MA berhasil mengurangi jumlah tunggakan perkara menjadi 906 perkara pada tahun 2018. Jumlah terendah sepanjang sejarah berdirinya MA. Dalam poin terakhir, Presiden Joko Widodo mengapresiasi MK yang telah menyelesaikan sengketa perselisihan hasil Pilkada 2018, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presiden 2019, dalam koridor konstitusi secara damai, adil, dan bermartabat.
Dalam agenda terakhir, dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan KUPA dan PPAS perubahan tahun Anggaran 2019 antara Eksekutif dengan Legislatif. ADVETORIAL
0 komentar:
Post a Comment