Dimana dalam rapat tersebut memutuskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Bitung Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak akan dibahas dalam penetapan Ranperda esok hari (Selasa), karena perlu dipertimbangkan lagi.
Menurut Ahmad, hal tersebut dikarenakan peraturan tersebut tidak terdapat poin-poin, Untuk penataan kota Bitung menjadi smart city hanya tentang e-goverment, sedangkan salah satu syarat untuk bisa meraih penghargaan sebagai kota cerdas harus ada perda pendukung.
"Karena tahun ini kota Bitung masuk sebagai nominasi kota cerdas bersama kota Manado" jelas Ahmad.
Lanjutnya lagi dalam peraturan nantinya akan ditambahkan beberapa poin penting terkait pengembangan kota Bitung.
"Menjadi smart city antara lain adanya pengaturan tentang smart governance, smart licencing, smart ziticent, smart tax, smart education, smart healthcare, smart environtment/smart carbon, smart tourism, smart infrastructure, smart building, smart mobility, smart transportation, smart people, smart living, farming water, energy, smart technology, smart disaster dan smart lightning,"urainya.
Artinya dalam penataan aturan ini harus lebih global secara keseluruhan kota ini.
"Sehingga syarat meraih penghargaan kota cerdas dapat terpenuhi, jika poin-poin tersebut tertera diaturan ini."pungkas Ahmad.
Hadir dalam rapat tersebut Kadiskominfo kota Bitung Franky Sondakh, Kepala Bagian Humas kota Bitung Pingkan Kapoh dan instansi terkait lainnya. (Rego)
0 komentar:
Post a Comment