![]() |
Penyamatan tanda peserta oleh Asisten 1 Setdaprov Sulut di dampingi Kepala Dinas PMDD Sulut Royke Mewoh. |
Gubernur Olly dalam sambutanya yang dibacakan langsung oleh Asisten I Edison Humiang mengingatkan kembali kepada kepada instansi terkait yang mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) agar penyalurannya harus secara benar dan baik serta tepat sasaran.
"Karena dana tersebut juga bersumber dari APBN yang perlu dipertanggungjawabkan penggunaannya. Hal ini penting, mengingat statement Presiden RI pada 17 Oktober 2017 bahwa saat ini ada kurang 900 kepada desa sehingga pemerintah dituntut untuk memberdayakan masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam hal pendampingan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dari pengelolaan Dana Desa ini," ingat Gubernur Olly saat dikutip Asisten 1 Edison Humiang.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sulut Royke Mewoh dalam laporannya menyampaikan maksud dan tujuan Rakor ini untuk melakukan analisa dan evaluasi Dana Desa serta mengkoordinaskan pengelolaan dan pemanfataan Dana Desa tersebut.
Rakor tersebut turut dihadiri Yusra. MPD mewakili Dirjen PPMD Kemendes PDTT, Kadis PMD Sulut Royke Mewoh, Korprov Konsultan Pendamping Wilayah IV Sulut Murphy Kuhu, Jajaran Kepolisian/Kapolres se Sulut, Camat/Kades/ Kapitaung Kabupaten Kota serta Tenaga Ahli se Kabupaten Kota.
(ROKER)
0 komentar:
Post a Comment